Lintas Berita: Hotline Telkom 0651-34507 dan 0800-100-7000


Glorianet - Pemerintah didesak segera memulihkan sistem komunikasi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Terputusnya sistem komunikasi di Aceh dinilai menjadi salah satu sebab sulitnya koordinasi pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sulitnya investigasi korban.

Hal ini diungkapkan relawan kemanusiaan di Aceh yang dihubungi Sinar Harapan, Jumat (31/12). 
Kesulitan komunikasi ini pula yang menjadi sebab beredarnya informasi yang simpang siur yang menimbulkan keresahan masyarakat. Keluhan terhadap sulitnya komunikasi itu antara lain disampaikan Sekretaris Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Iyang Sukandar yang menyatakan kesulitan menghubungi relawannya yang diturunkan di Banda Aceh, Meulaboh, maupun daerah-daerah lainnya. Evakuasi korban dan penyaluran bantuan jauh lebih mudah dilakukan dan tepat sasaran bila komunikasi tidak terputus, katanya.
Hal yang sama disampaikan relawan dari Mer-C Jose Rizal. Ia mengatakan, timnya kesulitan melakukan koordinasi karena sistem komunikasi yang terputus. Komunikasi hanya bisa dilakukan melalui telepon satelit, itu pun tidak mudah, karena sering terputus-putus. 
Keluhan terhadap sulitnya melakukan komunikasi juga disampaikan Mu’arif, relawan yang mencoba memasuki kawasan Meulaboh. Ia mengungkapkan, dirinya berupaya memasuki Meulaboh melalui jalan darat. Akan tetapi, katanya, seperti apa kondisi Meulaboh belum bisa diketahui karena belum ada informasi yang jelas.
Sistem komunikasi yang harus disediakan pemerintah, menurutnya, bukan sekadar normalnya komunikasi melalui telepon tetapi juga informasi penting yang bisa disampaikan ke masyarakat luas. Ia menyebut, seharusnya pemerintah menyediakan pusat informasi baik melalui telepon hotline maupun melalui internet agar masyarakat yang ingin memberikan bantuan dapat cepat disalurkan kepada korban yang membutuhkan. 
Dari pantauan SH, sampai saat ini masyarakat yang ingin mengetahui kabar saudara-saudaranya di Aceh lebih banyak difasilitasi media massa seperti radio, stasiun televisi, surat kabar, atau relawan seperti PMI. Banyak anggota masyarakat yang mencari tahu nasib keluarganya ke media yang membuka layanan tersebut. Sementara PMI Pusat juga menyediakan layanan 24 jam yang dikoordinir di kantor pusat di Jakarta.

Hotline Informasi
Telkom Indonesia melalui siaran persnya menyebutkan saat ini sudah ada 10 nomor telepon yang bisa dihubungi sebagai Posko di Banda Aceh. Head of Corporate Communications Telkom, Mundarwiyarso menyebutkan 10 nomor yang dioperasikan di Pendopo Gubernur NAD: 0651-34501 (fax) dan nomor telepon dengan 9 hunting, 0651-34507. Nomor-nomor ini dioperasikan oleh petugas dari Kominfo Provinsi NAD yang diharapkan mulai hari ini sudah aktif melayani. 
Selain itu terdapat 10 nomor flexi yang dapat dipakai untuk fasilitas pemerintahan dan corporate customer seperti PLN, BI, Pertamina, dan sebagainya. Selain di Banda Aceh, di Medan juga disiapkan Pusat Informasi Bencana dengan toll free 0800-100-7000 yang akan mulai beroperasi mulai Kamis (30/12). Layanan itu diselenggarakan dengan update 3 jam sekali. 

Hingga saat ini tim Satkorlak di Aceh belum bisa mendapatkan solusi untuk mendistribusikan bahan pangan dan obat-obatan bagi korban di kawasan Pantai Barat Aceh. 

Salah satu upaya yang paling tepat adalah pembagian bahan-bahan itu dilakukan dengan menggunakan pesawat udara. 

Seorang staf Kantor Gubernur NAD yang mengaku bernama Hasyim kepada SH melalui telepon, Jumat (31/12) menyebutkan, tim Satkorlak kewalahan menangani distribusi bahan pangan dan obat-obatan bagi pengungsi di Pantai Barat. Setiap hari pekerjaan mereka hanya rapat di pendopo NAD, tanpa ada tindakan riil. "Ini kan menyangkut nasib manusia, tapi saya melihat tidak ada actionnya. Yang dikerjakan hanya rapat,"tandasnya.

Hasyim mengatakan, seharusnya pemerintah pusat punya inisiatif sendiri dalam penyaluran bantuan kepada para korban di pantai Barat setelah jalur transportasi darat terputus total akibat jembatan jalur tersebut roboh. Dalam kaitan ini, bantuan yang berasal dari masyarakat tidak harus disalurkan melalui Banda Aceh, tapi langsung disalurkan kepada para korban di kawasan itu melalui pesawat udara.

"Selain makanan, obat-obatan, selimut dan pakaian, yang dibutuhkan di sana adalah kantong-kantong mayat. Di sana sangat membutuhkan kantong mayat,"tandasnya.

Sementara itu, laporan dari Banda Aceh semalam menyebutkan, sejumlah mayat masih terlihat berserakan di sejumlah tempat. Bahkan SH melihat ada mayat yang tersangkut di atas pohon dan hingga kini belum ada tanda-tanda untuk dievakuasi. Begitu juga halnya yang tampak di tempat sampah, reruntuhan rumah dan jalanan.

Wartawan SH juga melihat begitu minimnya petugas dan alat-alat untuk mengevakuasi. Rata-rata petugas mengaku sudah kelelahan karena bekerja siang malam membantu warga mengevakuasi ribuan mayat sejak bencana itu terjadi. Mereka menginginkan ada tambahan tenaga sehingga korban tewas cepat dievakuasi. 

Kurang Tanggap
Di Jakarta, Andi Alfian Mallarangeng, jurubicara Presiden, mengatakan, kelambatan distribusi bantuan makanan, obat dan kebutuhan lain, karena alat-alat berat dan truk yang ada di medan, harus dibawa dengan jalan darat. Disamping itu, kekurangan operator yang akan menjalankan alat berat itu. "Tapi satu dua hari ini semua itu tertanggulangi," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono siaga dan selalu mendengar perkembangan jam per jam tentang penanganan korban dan perbaikan sarana transportasi, komuniksi dan listrik," kata Mallarangeng kepada wartawan usai mengikuti tahlil nasional dan diskusi prospek politik 2004 di Kantor PB Ansor, Jalan Kramat Jakarta, Kamis malam, Mallarangeng 

Sementara Ketua DPP Partai Golkar yang bertanggungjawab atas wilayah Aceh dan Sumut, Burhanudin Napitupulu mengungkapkan kekecewaannya atas sikap dan langkah TNI yang kurang tanggap dan sikap dalam membantu menangani korban tewas dan mereka yang selamatmengungsi.

"Pemerintah, baik Presiden maupun wapres sudah sangat all out tapi kurang didukung langkah nyata dari TNI yang sebenarnya mempunyai kemampuan mengirim alat berat dan transportasi udara yang dibutuhkan serta prajurit guna secepatnya mengatasi keadaan," katanya kepada wartawan, Kamsi sore (30/12).

Burhanudin mengatakan, seharusnya aparat militer melihat bencana ini layaknya perang, sebab kehancuran dan jumlah korban begitu besar. "Nyatanya, sampai Kamis ini masih banyak mayat yang belum terkubur, dan begitu banyak pengungsi yang belum mendapat bantuan pangan dan obat-obatan. Ia mengusulkan agar Bakornas bencana alam yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla diberi kewenangan penuh untuk memerintahkan pengiriman bantuan sarana dan tenaga. Jadi, ada semacam satu komando, bukan koordinasi lagi.

Namun demikian, Pjs Ketua umum Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring menilai pemerintah ternyata tidak mampu menangani permasalahan akibat bencana nasional di NAD dan Sumatera Utara sendiri. Karenanya, pemerintah mesti melibatkan elemen internasional dan membuka diri dengan tidak mempersulit birokrasi. (GCM/SH-sur/rik/ksa/wip/imn)