Lintas Berita: Perlu Pendewasaan Hubungan Antaragama


Glorianet - Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1969 tentang Pembangunan Tempat Ibadah, pada prinsipnya harus ditinjau kembali atau bahkan dicabut. Namun, lebih dari itu juga perlu pendewasaan hubungan antaragama dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Andi Helmy Faishal Zaini kepada Pembaruan di Gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta, Rabu (7/9) siang. ''Kami (FKB) setuju SKB dua menteri itu dicabut, tetapi konflik antaragama jangan diperkecil menjadi sekedar persoalan SKB, karena bisa menjadi sumber konflik baru nanti,'' ujarnya.

Ditegaskan, masalah yang perlu dibenahi adalah bagaimana mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia dengan format negara yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Harus ada penyadaran terus menerus bahwa pluralisme itu merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Agama Islam misalnya, kata Helmy Faishal, mengajarkan ukhuwah basariah, yakni persaudaraan kemanusiaan. ''Nabi Muhammad sendiri melarang umat Islam menindas yang minoritas dan Islam yang benar itu adalah yang Islam bagi menjadi rahmat bagi semua alam, bukan bagi Islam tok,'' tegas mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.

Menurutnya, umat Islam itu dilarang melakukan anarkisme terhadap tempat-tempat peribadatan agama lain. Menghormati agama lain untuk melakukan ibadah, sebenarnya itu adalah bagian dari ibadah juga.

''Islam yang benar itu mengajarkan amar ma'ruf nahimungkar, yang artinya berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran. Jadi jangan dibalik, melakukan kemungkaran dan mencegah kebajikan, karena merusak tempat ibadah itu adalah perbuatan kemungkaran,'' ujarnya.

Ditambahkan, Nabi Muhammad sendiri melarang menindas anak kecil, ibu-ibu dan perempuan sepuh. Umat Islam juga dilarang Nabi Muhammad merusak tempat ibadah dalam keadaan perang sekalipun, apalagi dalam keadaan aman seperti yang terjadi di Indonesia, tindakan perusakan dan penutupan tempat ibadah sangat tidak dibenarkan. (GCM/suarapembaruancom-m-15)